Kalteng Minta Pembahasan Kelanjutan REDD+ Dipercepat

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meminta pembahasan mengenai keberlanjutan program Reducing Emmision from Deforestation and Forest Degradation Plus segera dipercepat.

Program REDD+ informasinya telah diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tapi sampai sekarang belum ada kepastian apakah benar atau tidak, kata Sekda Kalteng Siun Jarias di Palangka Raya, Rabu.

"Kalteng kan salah satu daerah percontohan REDD+. Kita sangat mengharapkan ada kepastian apakah dilanjutkan atau bagaimana. Pembahasannya jangan terlalu lama, biar jelas," tambah dia.

Siun menjelaskan program REDD+ di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" itu telah dilakukan sosialisasi dan seminar, sehingga masyarakat Kalteng sekarang ini sedang menunggu tindakan nyata di lapangan.

Namun, lanjut dia, terhentinya program REDD+ di Indonesia, khususnya Kalteng membuat sejumlah pihak, termasuk masyarakat di berbagai kabupaten yang telah mengikuti sosialisasi maupun seminarnya kebingungan.

"Permasalahan sekarang ini kan sudah ada janji-janji dengan masyarakat mengenai keberlanjutan program REDD+, yakni bentuk nyata setelah selama ini melakukan seminar. Tapi sekarang malah hilang. tidak jelas lagi," katanya.

Sekda mengakui keberadaan program REDD+ sangat dibutuhkan provinsi ini dalam membantu menjaga dan melestarikan hutan. Sebab, kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi ini tidak sanggup untuk melaksanakannya.

Dia mengatakan, luas wilayah Kalteng sekitar 1,5 dari seluruh provinsi yang ada di pulau Jawa, sedangkan APBD yang dikucurkan ke provinsi ini terlalu kecil dan tidak sebanding.

"REDD+ itukan informasinya menyediakan sejumlah dana untuk menjaga lingkungan sekaligus mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan. Jadi, wajar kalteng sangat mengharapkan kejelasan keberlanjutan program ini," ucap Siun. *